Revisi UU TNI, Komnas HAM Tolak Serdadu Aktif Isi Jabatan Sipil

Home / Berita / Revisi UU TNI, Komnas HAM Tolak Serdadu Aktif Isi Jabatan Sipil
Revisi UU TNI, Komnas HAM Tolak Serdadu Aktif Isi Jabatan Sipil ILUSTRASI. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESLAMONGAN, JAKARTA – Komisioner Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)  M. Choirul Anam menilai rencana penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal tersebut  memberikan batasan pada hal yang terkait pertahanan. 

"Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil berpotensi  mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulu berasal dari doktrin Dwi Fungsi," kata Anam dalam pernyataan yang diterima TIMES Indonesia di Jakarta, Senin (11/2/2019).

"Dan, ini telah dihapus di awal reformasi dengan tujuan mengembalikan profesionalitas TNI sebagai aparat pertahanan negara," tambahnya.

Bahkan dalam realitanya, kata Anam, amanat reformasi tersebut  telah dilaksanakan. Ini Tercermin dengan  ketika TNI aktif tidak lagi menduduki jabatan politik dan jabatan di institusi negara atau pemerintah.

"Upaya mengembalikan TNI aktif kurang relevan dalam perkembangan sistem demokrasi yang telah berjalan. Bahkan dapat dinilai setback dalam upaya negara melaksanakan reformasi," ujarnya.

Menurut Anam, upaya untuk melakukan revisi UU TNI guna memberikan ruang legal juga kurang tepat  dengan amanat reformasi TNI. "Ini akan mengganggu upaya membangun TNI profersional dan memastikan sistem negara demokratis berdasar hukum dan HAM," ujarnya.

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com